LATEST NEWS

Sejarah Terbentuknya BPUPKI

Author - November 11, 2014

Sejarah terbentuknya BPUPKI tidak lepas dari masa pendudukkan Hindia-Belanda oleh Jepang pada bulan Maret 1942 hingga berakhirnya Perang Dunia II pada tahun 1945. Pada periode penundukkan oleh Jepang ini, banyak hal-hal yang berperan besar dalam terbentuknya Indonesia di masa depan, salah satunya adalah pembentukan BPUPKI yang merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Sejarah BPUPKI
Pada tahun 1941, Jepang di medan Perang Dunia II melakukan beberapa serangan terhadap daerah Inggris dan Amerika, termasuk penyerangan besar-besaran terhadap Pearl Harbor, pendaratan tentara Jepang di Thailand dan Malaya, hingga perang Hong Kong. Seluruh hal tersebut menyebabkan Amerika, Inggris, Tiongkok, Australia, dan negara lain yang tergabung dalam pasukan Sekutu menyatakan perang terhadap Jepang. Pernyataan perang ini kemudian diikuti oleh embargo minyak oleh Amerika, memaksa Jepang untuk mencari lokasi yang bisa menghasilkan minyak bagi mereka, dan tibalah mereka di Indonesia. Pendaratan pasukan Jepang di Indonesia inilah yang kemudian akan menggoreskan tinta pertama dalam sejarah terbentuknya BPUPKI.

Sejarah Terbentuknya BPUPKI

Suksesnya pendaratan Jepang ke Indonesia secara tidak langsung adalah berkat Jerman, dimana pada saat itu pihak Belanda sedang kewalahan menghadang pasukan Jerman yang berniat menduduki negara mereka. Karena hal itu, hanya butuh waktu kurang dari tiga bulan sejak penyerangan Jepang pertama kali ke Kalimantan sebelum akhirnya seluruh tentara Belanda mampu diusir oleh tentara Jepang. Pada awalnya, tentu pihak Indonesia menyambut hangat kedatangan Jepang tidak hanya karena mereka mengusir Belanda yang sudah lama menjajah Indonesia, tapi juga dengan jargon 3A Jepang serta membawa nama “saudara tua” Indonesia.

Sejarah terbentuknya BPUPKI belum akan tertulis pada masa-masa awal pendudukkan Jepang di Indonesia, dimana pada masa awal tersebut pendudukkan oleh Jepang tidak terasa menyakitkan. Beberapa pemimpin dan politisi Indonesia bahkan bekerja sama dengan pihak Jepang dimana Jepang membiarkan elit lokal tetap berkuasa dan hanya menggunakan mereka sebagai suplai perindustrian Jepang dan sesekali sebagai tambahan pasukan. Kerja sama antara Indonesia dan Jepang ini membuat pihak Jepang mampu memfokuskan perhatian mereka untuk mengamankan jalur laut dan udara Indonesia sebagai benteng pertahanan mereka melawan pihak sekutu. Pada saat itu, Jepang membagi Indonesia menjadi tiga bagian, yaitu Sumatera yang dipimpin oleh Tentara ke-25, Jawa dan Madura dibawah Tentara ke-16, dan Kalimantan serta Timur Indonesia oleh Angkatan Laut ke-2.

Penjajahan ini memiliki efek yang berbeda pada setiap orang tergantung dimana posisi mereka tinggal dan apa jabatan mereka. Orang-orang yang tinggal di daerah yang dinilai penting dalam perang, merasakan penyiksaan, dijadikan budak pemuas nafsu se*s para tentara, penahanan, pengeksekusian, dan kejahatan perang lainnya. Ribuan masyarakat Indonesia juga diambil secara paksa dan dibuat menjadi buruh yang disebut romusha untuk mengerjakan proyek-proyek militer Jepang seperti misalnya rel kereta Burma-Siam. Ada sekitar 4 hingga 10 juta romusha dari Jawa, dan banyak dari mereka yang tewas karena kelaparan dan perawatan yang buruk oleh pihak militer Jepang. Dari seluruh jumlah romusha dari Jawa ini, sekitar 270000 jiwa dikirim ke area lainnya yang diduduki Jepang, dan hanya 52000 yang berhasil kembali dengan selamat.

Meskipun banyak persamaan, terutama di bagian penyiksaan, jika tidak lebih parah antara pendudukkan Jepang dan Belanda, ada satu hal yang amat berbeda dan menjadi awal pergerakan kemerdakaan di Indonesia. Pihak Jepang selalu mendorong dan memotori sentimen nasionalistis Indonesia dengan cara membuat institusi-institusi baru milik orang Indonesia dan mempromosikan pemimpin nasionalis baru seperti Sukarno. Keterbukaan ini mulai membuka jalan bagi nasionalisme masyarakat Indonesia, digabungkan dengan penghancuran banyak fasilitas Belanda. Sayangnya, pada masa-masa awal ini semua hanyalah omong kosong, dimana Jepang ternyata melarang penggunaan kata “Indonesia” dan penggunaan bendera nasional. Memang, Tokyo pada tahun 1943 mempersiapkan kemerdekaan Filipina, tapi mereka dari awal berniat untuk menjadikan Indonesia sebagai bagian dari Great Japanese Empire.

Sejarah terbentuknya BPUPKI akhirnya dimulai ketika Jepang mulai menyadari bahwa mereka sedang ada dalam pihak yang kalah di Perang Dunia II. Tepatnya pada 7 Sepmteber 1944, pihak Jepang mulai menjanjikan omonga manis tentang kemerdekaan Indonesia yang ditentang keras oleh pasukan angkatan laut Jepang. Meski begitu, tentara ke-16 di Sumatra mendirikan Central Advisory Board yang hanya bertemu sekali. Tanpa peduli oposisi oleh pihak angkatan laut, Maeda Tadashi mulai mengatur pembicaraan bersama dua nasionalis Indonesia yaitu Sukarno dan Hatta. Awalnya, niat Jepang adalah membuat Indonesia menjadi negara boneka, tapi kekalahan perang di teluk Leyte membuat Jepang kehilangan harapan untuk itu. Jepang mulai merubah pendekatan mereka dan mulai mengincar pencitraan baik, yang lagi-lagi runtuh di depan mata mereka dengan terjadinya pemberontakan oleh milisi PETA di Blitar pada bulan Februari 1945.

1 Maret 1945, akhirnya Jepang memutuskan untuk menuliskan tinta pertama dalam sejarah terbentuknya BPUPKI dengan mendirikan badan ini di gedung yang dulu digunakan oleh Volksraad pada masa pemerintahan Belanda. Ada 59 orang yang tergabung dalam badan ini dengan 8 orang Jepang. Pertemuan pertama mereka diadakan pada 29 Mei hingga 1 Juni dan membahas tentang integrasi nasional dimana Muhammad Yamin mengusulkan bahwa negara baru yang akan berdiri juga harus memasukkan Sarawak, Sabah, Malaya, dan Portugal Timur, selain dari daerah Hindia-Belanda. Selain itu ia juga menyarankan untuk mengabaikan hukum internasional demi mendeklarasikan seluruh area perairan adalah milik Indonesia. Hal ini berdasarkan pada klaim teritori di masa kerajaan Majapahit. Pertemuan kedua mereka pada 10 Juli hingga 17 Juli adalah tentang konstitusi untuk Indonesia. Badan ini kemudian dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 karena dianggap telah menyelesaikan tugas utama mereka untuk menyusun rancangan undang-undang.